Polemik Proyek Data Center AI BDx di Purwakarta: Dari Penyegelan Tanpa AMDAL hingga Sorotan Tenaga Kerja Asing · Bandung Quality
18 November 2026·4 menit baca
Polemik Proyek Data Center AI BDx di Purwakarta: Dari Penyegelan Tanpa AMDAL hingga Sorotan Tenaga Kerja Asing
Ambisi menghadirkan fasilitas pusat data kecerdasan buatan (AI Data Center) berskala raksasa di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, kini berubah menjadi pusaran polemik hukum, tata…
Ambisi menghadirkan fasilitas pusat data kecerdasan buatan (AI Data Center) berskala raksasa di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, kini berubah menjadi pusaran polemik hukum, tata ruang, hingga ketenagakerjaan. Proyek bertajuk AI Campus 2 (CGK4) milik BDx Data Centers Indonesia di kawasan Jatiluhur—yang diproyeksikan memiliki kapasitas daya TI hingga 640 Megawatt (MW) dengan nilai investasi sekitar Rp3,5 triliun—terus menuai sorotan tajam sejak akhir September hingga pertengahan November 2026.
Setelah sebelumnya dihentikan sementara oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Purwakarta akibat dugaan pelanggaran perizinan dasar, proyek infrastruktur digital strategis tersebut kembali menjadi sorotan publik dalam beberapa hari terakhir menyusul munculnya desakan transparansi dokumen lingkungan serta dugaan keberadaan tenaga kerja asing (TKA) di area proyek.
Kronologi Polemik: Dimulai Saat Groundbreaking Tanpa AMDAL dan PBG
Persoalan bermula ketika aktivitas konstruksi awal dan seremoni peletakan batu pertama (groundbreaking) gedung pertama fasilitas BDx CGK4 di kawasan Jatiluhur mulai berjalan pada 22 September 2026. Namun, dalam inspeksi mendadak ke lokasi proyek pada akhir September 2026, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bersama jajaran Pemkab Purwakarta menemukan fakta bahwa pembangunan fisik telah dimulai sebelum dua izin wajib diterbitkan: Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Satpol PP Pemkab Purwakarta pun langsung menjatuhkan sanksi penghentian sementara seluruh aktivitas konstruksi di lokasi tersebut.
"PBG dan AMDAL belum keluar. Jangan dulu berjalan proyeknya. Berhentikan dulu pembangunannya," tegas Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi saat meninjau langsung lokasi proyek di Jatiluhur, seraya menekankan bahwa konsultan proyek bahkan belum menyerahkan kelengkapan data kajian lingkungan kepada pemerintah daerah saat konstruksi dimulai.
Sorotan Berlapis: Krisis Air Jatiluhur, Dokumen SKKLH, hingga Isu TKA
Seiring berhentinya aktivitas konstruksi, polemik proyek pusat data BDx Purwakarta berkembang menjadi tiga isu krusial yang menyoroti tata kelola regulasi infrastruktur teknologi di Indonesia:
Ancaman Beban Air Waduk Jatiluhur dan Celah Regulasi: Pusat data AI berkapasitas ratusan megawatt (dengan kepadatan daya hingga 500 kW per rak server) membutuhkan pasokan air dalam volume besar untuk sistem pendinginan termal. Dalam forum diskusi publik maupun kajian akademik terbaru (termasuk yang disorot dalam forum AICIS 2026 pada pertengahan November 2026), muncul kekhawatiran bahwa penyedotan air untuk pendinginan server dapat mengganggu alokasi irigasi pertanian dan kebutuhan air bersih PDAM warga Purwakarta dari Waduk Jatiluhur. Pemkab Purwakarta bahkan meminta pengembang menerapkan sistem pendingin tertutup (closed-loop liquid cooling) yang diklaim dapat memangkas kebutuhan konsumsi air hingga 80 persen.
Transparansi Dokumen Lingkungan (SKKLH) yang Tertutup: Memasuki awal November 2026, sejumlah elemen masyarakat dan media mempertanyakan keabsahan serta keterbukaan dokumen Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH) dan berkas AMDAL proyek BDx, lantaran pihak manajemen dinilai tertutup dalam memberikan akses kajian dampak kebisingan dan hidrologi kepada publik sekitar.
Sorotan Dugaan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Lokasi Proyek: Pada pekan kedua November 2026 (11–14 November 2026), polemik kembali memanas setelah organisasi masyarakat (seperti POSPERA Purwakarta) dan pemberitaan lokal menyoroti beredarnya dokumentasi warga negara asing (WNA) yang beraktivitas di kawasan proyek data center BDx Jatiluhur. Pihak perusahaan didesak membuka secara transparan legalitas izin kerja TKA serta rasio penyerapan tenaga kerja lokal Purwakarta.
Ringkasan Fakta & Status Polemik Data Center BDx CGK4 Purwakarta
Bagi pemangku kepentingan industri teknologi dan pembaca di Jawa Barat, berikut adalah rangkuman spesifikasi proyek sekaligus duduk perkara regulasi yang membelit pembangunan pusat data di Purwakarta:
Aspek Proyek & RegulasiRincian Fakta di LapanganNama Proyek & PengembangBDx AI Campus 2 (CGK4) — PT BDx Data Centers IndonesiaLokasi & Skala RencanaKawasan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat (rencana 6 gedung, total kapasitas IT 640 MW, suplai listrik PLN 845 MVA)Nilai Investasi & Target AwalEstimasi Rp3,5 triliun; gedung pertama (120 MW) semula ditargetkan beroperasi awal 2027Pelanggaran Perizinan AwalMemulai pengerjaan konstruksi pada September 2026 sebelum mengantongi dokumen AMDAL dan PBGTindakan Pemerintah DaerahPenghentian sementara (penyegelan aktivitas konstruksi) oleh Pemprov Jawa Barat & Pemkab Purwakarta sejak awal Oktober 2026Isu Lanjutan (November 2026)Tuntutan transparansi publik atas dokumen AMDAL/SKKLH, jaminan kuota air Waduk Jatiluhur, dan audit izin TKA/WNA di lokasi proyek
Pelajaran Penting bagi Tata Kelola Kebijakan Infrastruktur Digital di Indonesia
Kasus tertahannya proyek triliunan rupiah BDx CGK4 di Purwakarta menjadi preseden penting bagi kebijakan pembangunan infrastruktur digital dan kecerdasan buatan di Indonesia. Di satu sisi, Indonesia membutuhkan kapasitas pusat data berdaya tinggi untuk menarik investasi ekonomi digital global. Namun di sisi lain, percepatan investasi tidak boleh mengabaikan kepatuhan hukum tata ruang (PBG), keadilan ekologis atas sumber daya air vital (AMDAL), serta keterbukaan terhadap tenaga kerja lokal.
Tanpa penyelesaian tuntas atas dokumen lingkungan dan kepatuhan izin ketenagakerjaan, proyek pusat data AI berskala raksasa di Jatiluhur tersebut berisiko terus tertahan di tengah ketatnya pengawasan pemerintah daerah dan masyarakat Jawa Barat.
Acer Predator Atlas 8 Resmi Mendarat di Indonesia: Handheld Gaming PC Berarsitektur Intel 18A "Panther Lake" dan Grafis Xe3Pasar perangkat keras komputer portabel (handheld gaming PC) di Indonesia memasuki babak baru pada penghujung November 2026. Setelah diperkenalkan melalui peluncuran resmi…22 November 2026